Contoh Soal TWK dan Pembahasannya – Pada artikel Inpowin yang membahas Soal TWK serta pembahasan ini, Inpowin akan memfokuskan pertanyaan yang meliputi Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan.
Bagi para peserta seleksi Calon PNS, Anda harus menguasai Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Tes Intelegensia Umum (TIU)
Fungsi dari Tes Wawasan Kebangsaan ini untuk mengetahui sebesar besar Anda tahu mengenai Pancasila hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai Passing Grade untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Anda harus mendapatkan nilai atau poin minimal 65.
Untuk mendapatkan nilai tersebut, Anda harus membaca materi seperti Otonomi Daerah, Globalisasi, Sejarah, dan sebagainya agar lebih menguasai Soal TWK.
Baca Juga: 5 Contoh Soal TWK CPNS dan Pembahasannya Pt. 4 | Wangsit Pawang Soal Sulit HOTS CPNS 2021
Contoh Soal TWK dan Pembahasannya
Berikut 5 Contoh Soal TWK dan Pembahasannya seputar Pancasila, Norma, Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan dan Demokrasi.
Soal 1 + Pembahasan
Atas dasar pelaksanaan sistem Pemerintah Indonesia, fungsi dari lembaga Yudikatif ditunjukkan pada opsi
- Melantik para menteri dan memegang kekuasaan paling tinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara
- Mampu menguji Undang – Undang di bawah Udang Undang Dasar dan emalukan uji material peraturan di bawah Undang – Undang
- Membahas mengenai rancangan Undang – Undang dan melakukan amandemen pada Undang – Undang Dasar
- Mampu meng-audit internal keuangan Negara dan menerima laporan atas hasil audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pembahasan
Jawaban B
Lembaga Yudikatif ialah lembaga yang mempunyai kekuasaan di dalam bidang peradilan dan hukum
Lembaga tersebut berada pada ranah yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA) , Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga peradilan yang berada di bawah peradilan umum.
Soal 2 + Pembahasan
Lembaga negara yang dimana pembentukannya diatur pada Pasal 24B Undang Undang Dasar 1945, ialah
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Mahkamah Agung (MA)
- Komisi Yudisial (KY)
Pembahasan
Jawaban D
Komisi Yudisial (KY) ialah lembaga baru di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 24B Undang – Undang Dasar 1945.
Kemudian, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),namun Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri,
Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur di dalam Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 19 – 22B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sedangkan Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Pasal 24A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 3 + Pembahasan
Lembaga negara tersebut berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
Anggota dari lembaga negara tersebut diangkat dan diberhentikan oleh dua lembaga negara, yaitu lembaga
- Mahkamah Agung (MA) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Mahkamah Konstitusi (MK) dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan
Jawaban D
Lembaga yang dimaksud ialah Lembaga Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
Anggota dari Lembaga Komisi Yudisial (KY) harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.
Anggota dari lembaga tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Preseiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial tersebut tercantum dalam Pasal 24B Ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 4 + Pembahasan
Pada gambar di atas, apa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga di atas
- Berkewenangan untuk membentuk Undang – Undang
- Berkewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi
- Berkewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu
- Berkewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
Pembahasan
Jawaban A
Gambar diatas menunjukkan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara Indonesia.
Adapun ketentuan atas wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan membentuk Undang Undang tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal 5 + Pembahasan
Lembaga negara di mana kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) di dalam lingkup kekuasaan Kehakiman, yaitu Lembaga
- Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi (MK)
- Lembaga Negara Komisi Yudisial (KY)
Pembahasan
Jawaban C
Kekuasaan Kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan beberapa peradilan di bawahnya.
Beberapa peradilan tersebut ialah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Adapun selain Mahkaham Agung (MA), pemegang kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, ada satu badan lain yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yairu Komisi Yudisial (KY).
Baca Juga: 5 Contoh Soal TWK CPNS dan Pembahasannya Pt. 6 | Wangsit Pawang Soal Sulit HOTS CPNS 2021
Kesimpulan
Demikian 5 contoh soal TWK dan pembahasannya yang dapat kamu pelajari.
